Modus-Modus Kecurangan dalam Pilkada, Mainkan DPT hingga Serangan Fajar

sumber : www.jawapos.com
Senin, 24 Mei 2010

Ada tengara bahwa kecurangan selalu mewarnai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Baik itu pemilihan kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur), legislatif, maupun presiden. Benarkah anggapan itu? Jawa Pos berhasil mewawancarai sejumlah pihak yang mengaku pernah melakukan kecurangan tersebut dalam beberapa pemilu sebelumnya. Berikut laporannya.

Namanya sebut saja Johan. Suara tawanya terdengar berat dan besar, seperti bentuk badannya. Pria itu langsung tertawa ketika ditanya soal pemilu yang jujur. "Rodok ruwet, Mas. Iku wis ditoto ket awal. Wis onok order-orderan (Agak rumit, Mas. Itu sudah ditata sejak awal. Sudah ada order-orderan, Red)," ucap mantan anggota panitia pemungutan suara (PPS) tersebut.

Singkat kata, Johan mengatakan bahwa proses pemilu di Indonesia, yang dianggap sudah demokratis (terlihat dengan tak mengucurnya lagi dana pemantauan pemilu dari funding Barat), ternyata sudah di-setting sejak awal, sejak pra coblosan.

Yang kali pertama dilakukan ialah merekayasa daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Johan, tahap tersebut sangat penting. "Ibaratnya, seperti membentuk lapangan tempur sesuai dengan keinginan pemesan," ungkapnya.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengondisikan DPT sedemikian rupa. Yang pertama ialah mengacak dan memecah pemilih sehingga seseorang justru terdaftar di TPS yang jauh dari rumahnya. Harapannya, banyak orang yang malas mencoblos. Ini berarti ada banyak sisa surat suara yang tak terpakai dan bisa dicoblos sendiri sesuai dengan keinginan pemesan.

Kedua, menambahkan ghost voters atau pemilih siluman. Ada bermacam cara yang sering dipakai. Misalnya tidak menghapus daftar orang yang sudah meninggal, pindah, atau yang masih di bawah umur dalam DPT. Ada juga cara yang paling vulgar, yakni menambahkan nama yang benar-benar fiktif. Jumlahnya bisa dibuat sesuka hati, tapi biasanya disesuaikan dulu dengan densitas (kepadatan) dan demografi penduduk. "Kasarannya, bila ada daerah yang betul-betul sepi, tentu saja tidak akan ditambahkan ghost voters yang banyak. Pasti kentara," paparnya.

Yang ketiga ialah menghilangkan nama dari DPT dengan memanfaatkan kacau-balaunya sistem administrasi kependudukan. Tujuan penghilangan nama tentu saja merusak dan menggembosi basis lawan. Misalnya, yang berbuat curang adalah partai X dan ingin mencurangi partai Y. Maka, DPT di basis daerah Y bakal dikepras dan menimbulkan efek frustrasi yang dampaknya cukup kuat.

Menurut Johan, meski sistematis, tetap saja pemesan tak ingin vulgar. Untuk mengurangi kemungkinan vulgar tersebut, perlu ada riset mengenai hasil pileg, pilpres, serta pemetaan kekuatan. "Sehingga tinggal disesuaikan dengan petanya. Sudah ada plotting wilayah dari tim hitung-hitungan partai, diserahkan, dan langsung digarap oleh panitia pemilu yang ada, kemudian disebar merata," tambahnya.

Pemerataan DPT yang hendak dimainkan penting juga. Sebab, tambahan suara yang akan dibetot juga tidak akan banyak per tempat pemungutan suara (TPS). Rata-rata 10-15 yang akan dicuri di tiap TPS. Jumlahnya kecil memang. Namun, kalau dikalikan dengan ribuan jumlah TPS yang ada di suatu kota, jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu.

Kecurangan itu bisa langgeng karena sosialisasi oleh KPU lebih sering sekadar menempelkan DPS dan DPT di kantor kelurahan. "Padahal, jarang ada warga yang mau bela-belain datang ke kantor kelurahan untuk memeriksa DPT," tandasnya. Kalaupun ada, asal sudah melihat namanya, dan mungkin nama segelintir temannya, orang itu tak mungkin memelototi DPT secara detail lagi.

Praktis, pengawasan DPT memang harus lahir dari eksternal atau tim pemenangan pasangan calon. Di sisi lain, tim pemenangan biasanya lebih sibuk mengurus kampanye, bukan memelototi satu per satu daftar nama yang berisi jutaan nama itu.

Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito mengakui bahwa masyarakatlah yang seharusnya aktif memantau DPT. "Sebab, kami hanya melakukan pengesahan DPT yang ditetapkan PPS. Maka, saya mengimbau masyarakat untuk lebih aktif memantau," tuturnya. Dia juga menerangkan bahwa sortiran nama atau pemutakhiran data memang tak dilakukan pihaknya. Hanya dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) dan PPS.

Selain mempermainkan DPT, modus kecurangan lainnya ialah merekayasa undangan coblosan. "Banyak undangan coblosan yang tidak disampaikan kepada warga, tapi per TPS. Jumlahnya tidak besar. Antara lima sampai sepuluh undangan. Ini yang akan dicoblos sendiri," ungkap Johan. Jumlahnya memang terkesan kecil. Tapi, dari modus undangan saja, bisa terkumpul sekitar 50 ribu tambahan suara, dengan asumsi jumlah TPS mencapai 5 ribu titik.

Selain itu, kecurangan pra coblosan lain yang sering terjadi adalah serangan fajar. Ini adalah istilah untuk menyebut pembagian uang atau sembako menjelang coblosan. Tempat sasaran operasi pun tidak diambil secara acak, tapi dipilih dari hasil survei. Hasil pemetaan survei memang menyebutkan daerah-daerah mana saja yang memungkinkan dan urgent untuk dilakukan politik uang (money politics) tersebut. Istilah kerennya di tingkatan operator adalah smart money atau uang yang dibagikan secara pintar.

Tapi, pelaksanaannya tidak sesederhana yang sering disebutkan orang selama ini. Operator tidak begitu saja datang dan membagikan uang seraya berteriak "pilih yang ini ya". Ada cara yang halus, misalnya saat coblosan. Untuk yang satu ini, operator biasanya punya kenalan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Oknum KPPS itulah yang memberikan informasi tentang nama-nama warga yang belum mencoblos hingga pukul 11.00 atau mendekati penghitungan suara di TPS. Nama-nama tersebut yang dijadikan sebagai sasaran politik uang. Si operator lantas mendatangi rumah yang bersangkutan dan tanpa tedeng aling-aling langsung menawarkan uang untuk mencoblos.

Selain cara itu, ada langkah yang terkesan intimidatif. Ada cerita sebuah keluarga. Tiga anggota keluarga tersebut masuk dalam DPT, yakni ayah, ibu, dan seorang anak. Keluarga itu didatangi dua pria berambut cepak, bertampang sangar, dan berbadan tegap. Pria tersebut menawarkan alternatif singkat: pilih calon kami dapat uang Rp 100 ribuan atau tak pilih Anda bisa sengsara. Untuk memastikannya, si operator bilang kepada kepala keluarga, "Di kampung ini saya hanya datang ke rumah Anda. Jadi, satu-satunya suara yang didapat nanti hanya dari Anda bertiga."

Karena ketakutan, keluarga tersebut akhirnya memang mencoblos sebagaimana yang diminta pria tak dikenal itu. Padahal, dua pria tersebut sejatinya berkeliling dari rumah ke rumah di kampung itu dan mengatakan hal yang sama.

Saat di TPS

Titik penting dalam pemilu adalah momen saat di TPS. Di sana paling rentan terjadi main-main. Namun, bila permasalahan di TPS sudah beres, akan lebih mudah melakukan perbaikan data jika ditemukan kecurangan.

Modus pertama kecurangan di TPS adalah pencoblosan sendiri yang dilakukan oknum KPPS. "Kecurangan di TPS selalu melibatkan KPPS dan tak mungkin dilakukan satu oknum saja. Minimal tiga petugas TPS yang terlibat," ucap Soni (bukan nama sebenarnya), seorang aktivis partai yang juga pernah menjadi KPPS di Surabaya Selatan. "Tak mungkin main sendirian karena terlalu berisiko. Bila ada indikasi satu anggota KPPS curang, pasti temannya sesama KPPS di sana juga terlibat," imbuhnya.

Dengan memanfaatkan undangan yang tak disebar atau sudah mengincar sejumlah surat suara yang telah "dipesan", KPPS pun akan mencoblosnya sendiri. Soni mengatakan, pencoblosan itu dilakukan sendiri oleh KPPS saat jeda istirahat antara selesainya proses coblosan dan akan masuknya penghitungan suara. "Jadi, saksi harus mengawasi semua anggota KPPS saat jeda atau makan. Karena itu sangat penting," imbuhnya.

Modus kedua biasanya terjadi saat masa penghitungan suara atau ketika anggota KPPS menuliskan perolehan suara di kertas plano besar (formulir/form C2). "Juru tulis biasanya memanfaatkan kelengahan saksi saat pembacaan hasil. Sebab, biasanya saksi terpaku pada calon yang dia bela saja. Jadinya, mudah saja menambahkan suara ke lawan," tuturnya.

Yang ketiga adalah penyusunan berkas acara (mengisi form C1). Form C1 inilah yang memegang peran krusial. Sebab, kelak dalam rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga KPU, berkas form C1 itulah yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung, bukan surat suara. Di form tersebut terdapat data mengenai jumlah surat suara, surat suara sah, surat suara tidak sah, hingga sisa surat suara. "Sering kali sisa surat suara bisa dikurangi sehingga ada tambahan puluhan atau ratusan surat suara yang bisa di-entry untuk memenangkan salah satu calon," jelasnya.

Rekapitulasi Suara dari TPS hingga KPU

Setelah "bermain-main" di DPT dan TPS, inilah saatnya "mendulang suara" pada saat rekapitulasi. Caranya ialah menyiasati habis-habisan mekanisme rekapitulasi yang ada.

Begini prosedurnya. Dari TPS, rekap suara langsung dilakukan di PPK (tingkat kecamatan). Namun, entry data dilakukan PPS (petugas setingkat kelurahan). Entry data itu dilakukan dengan melihat C1 dan membuka kertas plano penghitungan. Dalam pelaksanaannya, entry data tersebut dilakukan secara manual di komputer, sebelum hasil rekapitulasi per PPS dipaparkan untuk penyusunan C1 di tingkat kecamatan.

Dengan mekanisme seperti itu, banyak penyiasatan yang bisa terjadi. Modus pertama, KPPS bekerja sama dengan PPS. Setelah penghitungan suara di tingkat TPS kelar, anggota KPPS langsung menghubungi anggota PPS dan menyebutkan telah melakukan penambahan sisa surat suara misalnya. "Maka, anggota PPS yang sudah ikut bermain langsung menyiapkan plano pengganti yang sesuai dengan form C1 akal-akalan dari TPS tersebut," terangnya. Jadi, plano asli dari TPS dibuang dan sudah disiapkan kertas plano baru untuk rekap di tingkat PPK.

Yang kedua adalah saat entry data. Petugas entry data kadang asal memasukkan angka. Pernah terjadi, beralasan mengantuk, seorang petugas entry data memasukkan angka yang seharusnya 475, jadi 4747. "Ketika dipergoki, alasan ngantuk dan angka 47-nya kepencet dua kali," urai Riko (juga nama samaran), mantan anggota PPS.

Kelemahan ketiga ialah langsung memasukkan data ngawur. Misalnya, di tingkat PPK tiba-tiba jumlah surat suara yang tidak sah menurun. "Misalnya 5 ribu jadi 4 ribu. Ke mana sisanya?" katanya. Tim sukses pun pasti kelabakan mengeceknya karena harus membuka satu-satu lagi data per TPS. Belum kelar mengecek, tiba-tiba proses sudah selesai dengan alasan waktu. Pihak KPU atau PPK tinggal mempersilakan tim pemenangan yang tak puas untuk melapor ke panwas. Dan, apa reaksi panwas? Karena sudah begitu banyak timbunan kasus serupa, tentu saja ada keterbatasan panwas untuk mengatasinya. Maka, selanjutnya tinggal tugas KPU memplenokan dan mengesahkan hasil pemilu yang sudah by order tersebut.

Yang paling menarik adalah perkataan Johan bahwa tujuan pencurangan-pencurangan tersebut bukanlah mencuri suara sebanyak-banyaknya. Namun hanya mencocokkan setting suara yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian diorderkan ke KPU, entah bagaimana caranya, agar hasilnya sesuai dengan itu. "Jadi bukan hanya mencuri suara. Levelnya sudah mengatur. Maka, saya tak heran bila sebenarnya sudah ada sejumlah alternatif hasil rekapitulasi. Jadi tinggal dicocokkan saja," tambahnya.

Yang menarik adalah pertanyaan kekuatan macam apa yang bisa melakukan kecurangan sistematis tersebut? "Tentunya yang uangnya banyak dan punya koneksi banyak petinggi negeri ini. Sebab, tak mudah dan tak murah menggerakkan aparat pemilu untuk berpihak dan mau mencocokkan dengan skenario yang telah disusun," tegasnya.

Dia menambahkan, si pemesan pemilu biasanya sudah membawa skenario yang juga didasarkan pada kondisi riil. Misalnya, dalam pilwali ada lima pasangan calon yang berlaga. Kemudian, dilihat dua yang terkuat. "Order yang muncul biasanya adalah menang dengan suara tipis. Bisa dibuat 32 persen banding 30 atau 31 persen. Supaya tidak mencurigakan," ucapnya.

Melihat proses seperti itu, pemilu bukan lagi ajang bagi masyarakat untuk melihat dan memilih siapa calon yang dibutuhkannya guna memimpin lima tahun mendatang. Tapi, ia hanya pengesahan kekuatan besar yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang tak patut.

Jadi, mari awasi pilwali dan jangan biarkan pilwali Surabaya menjadi sebuah permainan saja. Tulisan ini tidak bermaksud mendelegitimasi siapa pun. Juga tidak bermaksud meng-gebyah uyah bahwa kecurangan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Tulisan ini bertujuan agar masyarakat ikut memantau supaya pemilu bisa berlangsung jujur, bersih, adil, dan demokratis. (ano/c9/oni)
Read Full...

APBD Ngawi Defisit Rp60Miliar

APBD Defisit Rp60Miliar
Sabtu, 30-01-2010 13:19:03
Target PAD Rp26 M Dinilai Kurang
sumber : www.Radarmadiun.co.id

NGAWI-Kondisi finasial Ngawi terus menunjukkan ketidakstabilan.Dalam rancangan APBD 2010 yang disahkan eksekutif dan legislatif kemarin(29/1), terdapat defisit mencapai Rp60miliar.Itu merupakan selisih dari kekuatan pendapatan yang dipatok Rp797 miliar dan belanja daerah Rp857miliar.
Untuk menyeimbangkan keuangan daerah itu,sebagian anggaran akan ditutup dengan surplus sisa biaya APBD 2009.Sisanya,mengandalkan pihak ketiga.''Yakni meminjam dari salah satu bank.Besarannya sendiri sekitar Rp34miliar,''terang Ketua DPRD setempat Dwi Riyanto Jatmiko kepada koran ini.
Hanya saja,ia meminta eksekutif transparan saat melakukan memorandum of understanding(MoU)dengan pihak ketiga.Besaran dan tahapan pengembalian,lanjut dia, harus berdasar mekanisme yang diterapkan.Sehingga, tidak memunculkan kecurigaan masyarakat akan anggaran pinjaman tersebut.''Prosedur awal hingga akhir harus jelas,itu yang kami minta,''tuturnya.
Dikatakannya,situasi keuangan yang fluktuatif itu memaksa eksekutif dan legislatif bekerja keras. Khususnya,mendongrak semaksimal mungkin pendapatan asli daerah(PAD).Target PAD yang direncanakan sebesar Rp26miliar dianggap masih kurang.Itu jika mengacu luas wilayah dan jumlah penduduk yang mencapai satu juta jiwa.''Masih banyak PAD yang belum digarap maksimal. Salah satunya sektor pariwisata.Beberapa objek wisata di kawasan Ngawi layak untuk sarana rekreasi lokal maupun regional,''ungkapnya.
Sementara,sektor pendidikan dalam rancangan APBD 2010 ini menyerap anggaran cukup tinggi.Yakni,mencapai Rp 337 miliar atau 40,03 persen.Disusul,sektor kesehatan sebesar Rp75miliar.Sedangkan kebutuhan infrastruktur yang berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,Cipta Karya dan Kebersihan dianggarkan Rp 59 miliar.
''Anggaran pembiayaan harus ditata dan dikelola secara efektif dan efisien.Sehingga kehadirannya benar-benar bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah yang sedemikian kompleks,''tegas Bupati Harsono dalam sambutan penutupnya.(dip/isd)
(mbak sri)
Read Full...

Batik Kita Warisan Dunia, Ditetapkan Hari Ini

UNESCO secara resmi memasukkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia bukan benda. Batik Indonesia dinilai sarat dengan teknik, simbol, dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat sejak lahir hingga meninggal.

Masuknya batik Indonesia dalam Warisan Budaya Bukan Benda diumumkan dalam siaran pers di portal UNESCO pada 30 September. Batik menjadi bagian dari 76 seni dan tradisi dari 27 negara yang diakui UNESCO dalam daftar warisan budaya tak benda melalui keputusan komite 24 negara yang bersidang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab hingga Jumat (2/10).

Di Indonesia penetapan itu disambut gegap gempita. Berbagai pihak menyiapkan beraneka penyambutan. Imbauan mengenakan batik pada 2 Oktober juga dikeluarkan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Imbuan berlaku bagi semua, termasuk pelajar dan pegawai hotel.

Kegiatan besar juga dilakukan Pekalongan, salah kota penghasil batik terbesar di Indonesia. Para perajin dan warga Pekalongan akan menggelar Pesta Batik, Jumat (2/10). Pesta rakyat ini akan diisi pertunjukkan musik dengan semua penampilnya berbusana batik.

Tak hanya itu, panitia pun meminta warga menanggalkan baju sehari-sehari dan menggantinya dengan batik. Terlebih bila mereka menghadiri acara yang dilangsungkan di Mega Centre, Pekalongan.
Sementara itu Kota Solo akan meluncurkan batik sebagai mata pelajaran muatan lokal tanggal 3 Oktober mendatang. Mata pelajaran batik akan mulai diterapkan tahun ajaran 2010/2011 mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.

Sebelum batik, dua karya budaya Indonesia juga telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Masing-masing wayang sebagai karya agung budaya lisan pada 2003 dan keris sebagai warisan manusia bukan benda.

Sementara itu, seni dan budaya Jepang mendominasi daftar warisan budaya yang ditetapkan UNESCO tahun ini. China memiliki 21 warisan budaya. Antara lain teknik pemotongan kertas, kerajinan dan pertanian ulat sutera di Provinsi Sichuan, dan penyembahan dewi laut Mazu.
Juga opera Tibet atau seni dekorasi Regong, hingga puisi kepahlawanan masyarakat Kyrgiz di Xinjiang serta tradisi masyarakat Mongolia berupa ritual nyanyian poliponik.

Sementara itu, 13 warisan budaya Jepang diakui UNESCO sebagai warisan budaya bukan benda. Banyak tarian dan prosesi rakyat, dari tari Akiu di utara Jepang hingga pertunjukkan seni terrua Jepang yang disebut Gagaku masuk dalam daftar tersebut.

Dansa Tango dari Argentina juga mendapat pengakuan yang sama dari UNESCO. Dansa tradisional nan seksi ini awalnya berkembang di masyarakat kota kelas bawah di Buenos Aires, Argentina. kcm

sumber : www.surya.co.id

Read Full...
 

Blog Tricks

© Grunge Theme Copyright by ryanWIDHI | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks